Tekan Kebocoran PAD, Wabup Pamekasan Resmikan Elektronik Retribusi Pasar

PAMEKASAN - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan, Madura, Jawa Timur melakukan beberapa langkah strategi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

Salah satu langkah strategi tersebut dengan menerapkan elektronik retribusi pasar (E-RPAS) di dua pasar tradisional, yakni pasar Kolpajung, dan pasar 17 Agustus Pamekasan. Penerapan E-RPAS itu hasil kerja sama dengan pihak perbankan.

Baca juga: Joko Widodo: Membangun IKN Harus Berbasis Green Economy

Wakil Bupati Pamekasan, Fattah Jasin meresmikan langsung penerapan elektronik retribusi pasar tersebut secara simbolis ditandai dengan pemotongan tinta, didukung perwakilan otoritas jasa keuangan (OJK), bank Indonesia perwakilan Jawa Timur, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Pamekasan, Achmad Sjaifuddin.

Hadir pula dalam kesempatan tersebut Kepala Bappeda Pamekasan, Taufikurrahman, Wakil Ketua DPRD Pamekasan, Syafiuddin, perwakilan perbankan dan beberapa pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD).

Baca juga: Dirjen IKP Kominfo: Masyarakat dan ASN Harus Adaptif terhadap Transformasi Digital

"Mulai tiga tahun lalu, pemerintah harus menggunakan SPBE, " kata Wabup Pamekasan, Fattah Yasin saat meresmikan E-RPAS, kata Wabup Pamekasan, Fattah Yasin saat meresmikan E-RPAS, kamis (9/6/2022).

Mantan Kepala Dinas Koperasi Jawa Timur ini menambahkan, berencana berencana semua pasar di 13 kecamatan akan menerapkan sistem elektronik dengan pelayanan yang mudah guna meminimalisir terjadinya kebocoran PAD.

Baca juga: Jalan Kurun - Palangka Raya Rusak, Masyarakat Gumas Demo Ke DPRD Kalteng

"Pedagang bisa milih, apakah akan menggunakan kartu seperti ATM itu atau mau pakai HP. Saya kira itu akan lebih memudahkan, " tandasnya.

Dia berharap, penarikan retribusi secara elektronik para pedagang pasar itu berjalan maksimal agar tidak terjadi kebocoran keuangan. Sehingga PAD meningkat demi terwujudnya pembangunan Kabupaten Pamekasan dari berbagai sisi, termasuk infrastruktur.

Baca juga: Sumatera Utara Terima 43 SK Hutan Sosial dari Presiden Republik Indonesia

"Termasuk infrastruktur yang digunakan pedagang itu nanti bisa layak, tentu dengan skala prioritas. Saya kira teman-teman sudah punya rencana besar, tapi masih ada ketersediaan anggaran, " tulisnya.

Keterbatasan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) kabupaten dapat dipisahkan oleh tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) untuk keberlangsungan pembangunan di Pamekasan.

Baca juga: Pemerintah akan Bangun Hunian untuk Warga Terdampak APG Semeru

"Mohon doanya agar E-RPAS tidak hanya di dua pasar ini, tetapi secara meraton di 13 kecamatan, " pungkasnya. (**)